MASUKNYA KEKUATAN ASING DAN BERKEMBANGNYA KOLONIALISME DAN IMPERIALISME BARAT (KLS XI, SMT I, BAB II, KB I)

1.  MASUKNYA KOLONIALISME DAN IMPERIALISME ASING KE WILAYAH (INDONESIA : PORTUGIS, SPANYOL, VOC-BELANDA DAN INGGRIS)

a. Bangsa Barat yang datang ke Indonesia:

1) Portugis, mendarat di Malaka pada tahun 1511 yang dipimpin oleh Alfonso d’Albuquerque   dan berhasil menguasai Malaka kemudian melanjutkan perjalanan ke Maluku pada tahun 1512

2) Spanyol, mendarat di Filipina pada tahun 1521 dan melanjutkan perjalanan ke Maluku disanah mereka bertemu dengan Portugis

3) Belanda , Rombongan pertama pada tahun 1596 dan ke dua pada tahun 1598

2. Pembentukan VOC pada tahun 1602

VOC adalah sebuah kongsi dagang yang didirikan Belanda setelah Belanda berhasil mengusir Portugis dari Maluku, VOC ini bertujuan memonopoli perdagangan rempah-rempah, sejak saat itulah Indonesia dijajah oleh Belanda.

3. Terbentuknya Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda

Karena mengalami kebangkrutan maka VOC dibubarkan pada tahun 1779 dan Indonesia diserahkan kepada pemerintah kerajaan Belanda. VOC bangkrut karena, para pegawai VOC banyak yang korup, VOC banyak menanggung utang karena biaya peperangan dengan rakyat Indonesia, kemerosotan moral para penguasa.

Sebagai Gubernur Jendral yang pertama yaitu Herman Willem Daendels. Tugas Daendels sangatlah berat yaitu, mempertahankan pulau Jawa dari serangan Inggris, mengisi kas negara yang kosong, dan mengatur pemerintahan di Indonesia.

Pada tahun 1811 Daendels digantikan oleh Janshens, tetapi belum sampai melaksanakan tugasnya ia dikalahkan oleh Inggris pada tanggal 18 September 1811, Belanda dan Inggris menyepakati suatu perjanjian yang disebut Kapiutulasi Tuntang, yang berisi sebagai berikut:

a). Belanda menyerahkan Indonesia ke tangan Inggris

b). Semua tentara Belanda menjadi tawanan perang Inggris

c). Orang-orang Belanda dapat diper=kerjakan dalam pemerintahan Inggris

4. Pemerintahan Inggris di Indonesia (1811-1815)

Sebagai Gubernur Jendral adalah Thomas Stamford Rafles.

Kebijakan penting yang ditempuh Rafles adalah, membagi wilayah pulau jawa menjadi 16 karesidenan, menulis Buku yang berjudul History of Java yang berisi sejarah budaya bangsa Indonesia, juga meninggalkan sebuah nama untuk jenis bunga yang dikenal dengan nama bunga bangkai dan diberi nama bungan Raflesia arnoldi. Kekuasaan Rafles di Indonesia berakhir karena harus menyerahkan Indonesia kembali ke tangan Belanda dalam suatu perjanjian yang disebut Konvensi Londen yang berisi;

1) Belanda menerima kembali semua jajahannya dari Inggris

2) Inggris memperoleh daerah di India dari Belanda

5. Berkuasanya kembali Belanda di Indonesia (1816-1904)

a. Pemerintahan Komisaris Jendral

b. Tanam Paksa

c. Sistem Liberalisme

d. Politik Etika

6. Perubahan politik, ekonomi, dan sosial akibat penjajahan Belanda di Indonesia

a. Politik

1) Struktur Birokrasi

2) sistem pemerintahan

3) sistem hukum

b. Perubahan dalam bidang ekonomi

c. Perubahan dalam bidang sosial

d. Perubahan dalam bidang pendidikan

e. Kedudukan dan kehidupan perempuan masa Kolonial

f. Kebijakan pemerintah Kolonial terhadap kehidupan agama

2.  MASA KEKUASAAN VOC

Usaha bangsa Barat untuk mendapatkan benua baru dipelopori oleh bangsa Portugis dan Spanyol yang ingin mendapatkan rempah-rempah. Bartholomeu Dias (1492) dan Vasco daGama (1498) berkebangsaan Portugis berlayar menyusuri pantai barat Benua Afrika akhirnyatiba di Kalkuta, India. Kemudian mereka membangun kantor dagang di Kalkuta dan berdagang di Asia Tenggara. Pada tahun 1512, Portugis masuk ke Maluku sedangkan Spanyol masuk ke Tidore (1521) untuk mencari rempah-rempah.

Pada tahun 1596, pedagang Belanda dengan empat buah kapal di bawah Cornelis de Houtman berlabuh di Banten. Mereka mencari rempah-rempah di sana dan daerah sekitarnya untuk diperdagangkan di Eropa. Namun, karena kekerasan dan kurang menghormati rakyat maka diusir dari Banten. Kemudian pada tahun 1598, pedagang Belanda datang kembali ke Indonesia di bawah Van Verre dengan delapan kapal dipimpin Van Neck, Jacob van Heemkerck datang di Banten dan diterima Sultan Banten

Abdulmufakir dengan baik. Sejak saat itulah ada hubungan perdagangan dengan pihak

Belanda sehingga berkembang pesat perdagangan Belanda di Indonesia.

Namun, tujuan dagang tersebut kemudian berubah. Belanda ingin berkuasa sebagai penjajah yang kejam dan sewenang-wenang, melakukan monopoli perdagangan, imperialisme ekonomi, dan perluasan kekuasaan.

Setelah bangsa Belanda berhasil menanamkan kekuasaan perdagangan dan ekonomi di Indonesia maka pada tanggal 20 Maret 1602 Belanda membentuk kongsi dagang VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie) yang dianjurkan oleh Johan van Olden Barnevelt yang mendapat izin dan hak istimewa dari Raja Belanda. Alasan pendirian VOC adalah adanya persaingan di antara pedagang Belandasendiri, adanya ancaman dari komisi dagang lain, seperti (EIC) Inggris, dan dapat memonopoli perdagangan rempah-rempah di Indonesia. Untuk mendapatkan keleluasaan usaha di Indonesia, VOC memiliki hak oktroi, yaitu hak istimewa. 

Di samping itu, VOC juga melakukan pelayaran Hongi, yakni misi pelayaran Belanda yang ditugasi mengawasi, menangkap, dan mengambil tindakan terhadap para pedagang dan penduduk pribumi yang dianggapnya melanggar ketentuan perdagangan Belanda. Usaha VOC semakin berkembang pesat (1623) dan berhasil menguasai rempah- 

rempah di Ambon dalam peristiwa Ambon Massacre. Selanjutnya tahun 1641, VOC berhasil merebut Malaka dari tangan Portugis. VOC selalu menggunakan Batigslot Politiek (politik mencari untung, 1602 – 1799) dengan memegang monopoli Belanda di Indonesia. Selain itu, VOC menjalankan politik devide et impera, yakni sistem pemecah belah di antara rakyat Indonesia. 

Perjalanan kongsi dagang VOC lama kelamaan mengalami kemunduran, bahkan 

VOC runtuh pada tanggal 31 Desember 1799. Kemunduran VOC disebabkan hal-hal berikut. 

a. Perang-perang yang dilakukan membutuhkan biaya yang besar padahal hasil dari bumi 

Indonesia telah terkuras habis dan kekayaan Indonesia sudah telanjur terkirim ke 

Negeri Belanda. VOC tidak kuat lagi membiayai perang-perang tersebut. 

b.Kekayaan menyebabkan para pegawai VOC melupakan tugas, kewajiban, dan tanggung 

jawab mereka terhadap pemerintah dan masyarakat. 

c.Terjadinya jual beli jabatan. 

d.Tumbuhnya tuan-tuan tanah partikelir. 

e.Kekurangan biaya tersebut tidak dapat ditutup dengan hasil penjualan tanah saja, VOC 

harus juga mencari pinjaman. Akibatnya, utang VOC semakin besar. 

f.Pada akhir abad ke-18, VOC tidak mampu lagi memerangi pedagang-pedagang Eropa 

lainnya (Inggris, Prancis, Jerman) yang dengan leluasa berdagang di Nusantara 

sehingga monopoli VOC hancur. 

Keberadaan VOC sudah tidak dapat dipertahankan lagi sehingga harta milik dan 

utang-utangnya diambil alih oleh pemerintah negeri Belanda. Pemerintah kemudian membentuk Komisi Nederburg untuk mengurusinya, termasuk mengurusi wilayah VOC di Indonesia (1800 – 1907). 
3. TERBENTUKNYA PEMERINTAHAN KOLONIAL HINDIA BELANDA

Situasi di Eropa membawa perubahan pemerinahan di Belanda. Pada tahun 1795 tentara Perancis menyerbu Belanda sehingga pangeran Willem V melarikan diri ke Inggris. Kerajaan Belanda (Holand) selanjutnya dipimpin oleh Louis Napoleon, adik Napoleon Bonaparte, Kaisar Prancis. Louis Napoleon kemudian mengangkat Gubernur Jenderal untuk memerintah daerah kononial Hindia Belanda bernama Herman Willem Daendels.
a.Masa pemerintahan H.W. Daendels di Indonesia (1808-1811)
Perhatikan gambar di samping kemudian simaklah uraian di bawah ini! Pada masa Daendels berkuasa, Prancis bermusuhan dengan Inggris dalam perang koalisi di Eropa. Maka tugas utama Dandels di Hindia Belanda adalah mempertahankan pulau Jawa dari serangan pasukan Inggris.Untuk melaksanakan tugas tersebut langkah-langkah yang ditempuh H.W. Dandels adalah sebagai berikut:

1.Bidang Pertahanan
- Menambah jumlah prajurit menjadi 18.000 yang sebagian besar dari suku-suku bangsa di Indonesia (pribumi)
- Membangun benteng di beberapa kota dan pusat pertahananya di Kalijati Bandung
- Membangun jalan raya dari Anyer sampai Panarukan kurang lebih 1.000 kilometer yang diselesaikan dalam waktu 1 tahun dengan kerja paksa/rodi di setiap 7 kilometer dibangun pos jaga.
2. Bidang Keuangan antara lain:
- Mengeluarkan mata uang kertas
- Menjual tanah produktif milik rakyat kepada swasta sehingga muncul tanah swasta (partikelir) yang banyak dimiliki orang Cina, Arab, Belanda.
- Meningkatkan pemasukan uang dengan cara-cara sebelumnya (VOC) yaitu memborongkan pungutan pajak. Contingenten, Penanaman Kopi dll.

3.Bidang Pemerintahan :
- Membentuk sekretariat negara untuk membereskan administrasi negara
- Kedudukan Bupati sebagai penguasa tradisional diubah menjadi pegawai pemerintahan dan digaji.
- Memindahkan pusat pemerintahan dari Sunda Kelapa ke Welterreden (sekarang gedung Mahkamah Agung di Jakarta)
- Pulau Jawa dibagi menjadi 9 perfec/wilayah.
- Membangun kantor-kantor pengadilan

Sisi negatif pemerintahan Daendels adalah membiarkan terus praktek perbudakan serta hubungan dengan raja-raja di Jawa yang buruk, sehingga menimbulkan perlawanan. Pada tahun 1811 Daendels ditarik ke Eropa digantikan oleh Gubernur Jendral Jansen yang semula bertugas di Tanjung Harapan (Afrika Selatan)

Tidak lama setelah Jansen memerintah, Inggris melakukan serangan atas wilayah-wilayah yang dikuasai Belanda seperti yang dapat Anda simak berikut ini.

b. Masa pemerintahan Thomas Stamfort Raffles di Indonesia 1811-1816
Pada tahun 1811 pimpinan Inggris di India yaitu Lord Muito memerintahkan Thomas Stamford Raffles yang berkedudukan di Penang (Malaya) untuk menguasai Pulau Jawa. Dengan mengerahkan 60 kapal, Inggris berhasil menduduki Batavia pada tanggal 26 Agustus 1811 dan pada tanggal 18 September 1811 Belanda menyerah melalui Kapitulasi Tuntang.
Isi kapitulasi Tuntang adalah:
1.Pulau Jawa dan Sekitarnya dikuasai Inggris.
2.Semua tentara belanda menjadi tawanan inggris
3.Orang belanda dapat dijadikan pegawai ingrris


Pemerintahaan Inggris di Indonesia dipegang oleh Raffles yang gambarnya dapat anda lihat di samping. Raffles diangkat sebagai Letnan Gubernur dengan tugas mengatur pemerintahan dan peningkatan perdagangan dan keamanan.
Untuk menambah wawasan Anda, silahkan Anda simak gambar 23 berikut ini Setelah Anda mengenal gambar 23, silahkan Anda lanjutkan uraian materi tentang tindakan Raffles selama memerintah di Indonesia.


1. Bidang pemerintahan
- Membagi Pulau Jawa menjadi 18 karesidenan
- Mengangkat Bupati menjadi pegawai negeri yang digaj
- Mempraktekan sistem yuri dalam pengadilan seperti di Inggris
- Melarang adanya perbudakan
- Membangun pusat pemerintahan di Istana Bogor

2. Bidang perekonomian dan keuangan
- melaksanakan sistem sewa tanah (Land rente), Tindakan ini didasarkan pada pendapatan bahwa pemerintah Inggris adalah yang berkuasa atas semua tanah, sehingga penduduk yang menempati tanah wajib membayar pajak.
- Meneruskan usaha yang pernah dilakukan Belanda misalnya penjualan tanah kepada swasta, serta penanaman kopi.
- Melakukan penanaman bebas, melibatkan rakyat ikut serta dalam perdagangan.
- Memonopoli garam agar tidak dipermainkan dalam perdagangan karena sangat penting bagi rakyat.
- Menghapus segala penyerahan wajib dan kerja rodi

Di samping tindakan Raffles di bidang pemerintahaan dan perekonomian/ keuangan tersebut masih ada tindakan lain yang berpegaruh bagi Indonesia? Selain pengusaha, Raffles juga seorang sarjana yang sangat tertarik dengan sejarah dan keadaan alam Indonesia. Tindakan yang dilakukan Raffles antara lain:
- Membangun gedung Harmoni di jalan Majapahit Jakarta untuk Lembaga Ilmu pengetahuan yang berdiri sejak tahun 1778 bernama Bataviaasch Genootschap
- Menyusun sejarah Jawa berjudul “Histori of Jawa“ yang terbit tahun 1817.
- Namanya diabadikan pada nama bunga Bangkai raksasa yang ditemukan seorang ahli Botani bernama Arnold di Bengkulu dan Raffles adalah Gubernur Jenderal di daerah tersebut. Tahukah anda nama bunga tersebut?Rafflesia Arnoldi namanya.
- Isteri Raffles bernama Olivia Marianne merintis pembuatan kebun Raya Bogor.
- Tindakan yang merugikan Indonesia adalah pada masa Raffles, bendabenda purbakala di boyang untuk memperkaya musium Calcutta di India di antaranya prasasti Airlangga tahun 1042 yang sering disebut Batu Calcutta.

4. SISTEM TANAM PAKSA

Masa penjajahan yang sebenarnya dalam sejarah Jawa dimulai pada tahun 1830. Pemerintah Belanda untuk pertama kalinya mampu mengeksploitasi dan menguasai seluruh pulau ini. Tidak ada tantangan serius terhadap kekuasaan mereka sampai abad 20. Pihak Belanda juga telah mampu terlibat langsung di Jawa sampai daerah pedalaman. Dominasi politik akhirnya tercapai di seluruh Jawa pada tahun 1830.

Kondisi finansial Belanda pada tahun 1830 ternyata tidak semulus dengan keberhasilannya menguasai Jawa. Keuntungan yang diperoleh dari penguasaannya di Jawa habis digunakan untuk biaya militer dan administrasi. Sulitnya kondisi finansial Belanda kemudian mendorong pemerintah Belanda untuk membuat berbagai kebijakan di daerah koloninya. Salah satu usaha penyelamatan keuangan tersebut adalah diterapkannya sistem tanam paksa atau culturstelsel.

Latar Belakang Tanam Paksa

Faktor utama diberlakukannya sistem tanam paksa di Indonesia adalah adanya kesulitan keuangan yang dialami oleh Pemerintah Belanda. Pengeluaran Belanda digunakan untuk membiayai keperluan militer sebagai akibat Perang Belgia pada tahun 1830 di Negeri Belanda dan Perang Jawa atau Perang Diponegoro (1825-1830) di Indonesia. Perang Belgia berakhir dengan kemerdekaan Belgia (memisahkan diri dari Belanda) dan menyebabkan keuangan Belandamemburuk. Perang Diponegoro merupakan perang termahal bagi pihak Belanda dalam menghadapi perlawanan dari pihak pribumi yaitu sekitar 20 juta gulden.

Usaha untuk menyelamatkan keuangan Belanda sebenarnya sudah dilakukan sejak masa pemerintahan Van der Capellen (1819-1825). Van der Capellen menerapkan suatu kebijakan yang menjamin orang Jawa untuk menggunakan dan memetik hasil tanah mereka secara bebas. Kebijakan yang ditempuh saat itu diharapkan dapat mendorong orang Jawa untuk menghasilkan produk yang dapat dijual sehingga lebih memudahkan mereka membayar sewa tanah. Kebijakan ini menemui kegagalan karena pengeluaran tambahan akibat Perang Jawa dan merosotnya harga komoditi pertanian tropis di dunia.

Usaha-usaha Belanda tersebut semakin mendapat hambatan karena persaingan-persaingan dagang internasional. Persaingan dagang tersebut diantaranya dengan pihak Inggris, dan setelah berdirinya Singapura pada tahun 1819 menyebabkan peranan Batavia dalam perdagangan semakin kecil di kawasan Asia Tenggara. Permasalahan di kawasan Indonesia sendiri diperparah dengan jatuhnya harga kopi dalam perdagangan Eropa, dimana kopi merupakan produk ekspor andalan pendapatan utama bagi Belanda.

Selama Perang Jawa berlangsung, pihak Belanda memikirkan berbagai rencana untuk memperoleh keuntungan besar dari koloni-koloninya terutama Pulau Jawa. Pada tahun 1829 Johannes Van den Bosch menyampaikan kepada Raja Belanda usulan-usulan yang kelak disebut culturstelsel. Van den Bosch ingin menjadikan Jawa sebagai aset yang menguntungkan tanah air dalam tempo sesingkat mungkin dengan menghasilkan komoditi pertanian tropis, terutama kopi, gula, dan nila (indigo), dengan harga murah sehingga dapat bersaing dengan produk serupa dari belahan dunia lain. Van den Bosch menyarankan sebuah sistem yang dia klaim lebih sesuai dengan tradisi orang Jawa, yang didasarkan atas penanaman dan penyerahan secara paksa hasil bumi (forced cultivation) kepada pemerintah. Raja menyetuji usulan-usulan tersebut, dan pada bulan Januari 1830 Van den Bosch tiba di Jawa sebagai Gubernur Jenderal yang baru.

Ketentuan Tanam Paksa

Johannes Van den Bosch adalah pelaksana sistem Tanam Paksa, dia diangkat menjadi Gubernur Jendral pada 19 Januari 1830 dan dasar pemerintahannya tertuang dalam RR 1830.Sistem tanam paksa diperkenalkan secara perlahan sejak tahun 1830 sampai tahun 1835 dan menjelang tahun 1840 sistem ini telah berjalan di Jawa.

Ciri utama dari pelaksanaan sistem tanam paksa adalah keharusan bagi rakyat untuk membayar pajak dalam bentuk pajak in natura, yaitu dalam bentuk hasil-hasil pertanian mereka. Ketentuan-ketentuan sistem tanam paksa, terdapat dalam Staatblad (lembaran negara) No. 22 tahun 1834. Ketentuan-ketentuan pokoknya antara lain:

1. Orang-orang Indonesia akan menyediakan sebagian dari tanah sawahnya untuk ditanami tanaman yang laku di pasar Eropa seperti kopi, teh, tebu, dan nila. Tanah yang diserahkan itu tidak lebih dari seperlima dari seluruh sawah desa.

2. Bagian tanah yang disediakan sebanyak seperlima luas sawah itu bebas dari pajak.

3. Pekerjaan untuk memelihara tanaman tersebut tidak boleh melebihi lamanya pekerjaan yang diperlukan untuk memelihara sawahnya sendiri.

4. Bagian tanah yang disediakan untuk menanam tanaman dagangan dibebasakan dari pembayaran pajak tanah.

5. Hasil dari tanaman tersebut diserahkan kepada Pemerintah Belanda dan ditimbang. Jika harganya ditaksir melebihi harga sewa tanah yang harus dibayar oleh rakyat, maka lebihnya tersebut akan dikembalikan kepada rakyat. Hal ini bertujuan untuk memacu para penanam supaya bertanam dan memajukan tanaman ekspor.

6. Tanaman yang rusak akibat bencana alam, dan bukan akibat kemalasan atau kelalaian rakyat, maka akan ditangggung oleh pihak pememrintah.

7. Pelaksanaan tanam paksa diserahkan kepada pegawai-pegawai pribumi, dan pihak pegawai Eropa hanya sebagai pengawas.

Ketentuan-ketentuan tersebut jika dicermati lebih lanjut nampaknya tidak terlalu membebani rakyat. Namun dalam pelaksanaannya, ternyata sering menyimpang jauh dari ketentuan sehingga merugikan rakyat dan sangat memberatkan beban rakyat.

Pelaksanaan Tanam Paksa

Ketentuan-ketentuan tentang tanam paksa ternyata hanya tertulis di atas kertas. Terdapatperbedaan besar antara ketentuan yang sudah ditetapkan dengan keadaan sebenarnya di lapangan. Penyimpangan-penyimpangan yang muncul antara lain:

1. Perjanjian tersebut seharusnya dilakukan dengan sukarela, tetapi dalam pelaksanannya dilakukan dengan cara paksaan. Pemerintah kolonial memanfaatkan pejabat-pejabat lokal seperti bupati dan kepala-kepala daerah untuk memaksa rakyat agar menyerahkan tanah mereka.

2. Di dalam perjanjian, tanah yang digunakan untuk culturstelsel adalah seperlima sawah, namun dalam prakteknya dijumpai lebih dari seperlima tanah, yaitu sepertiga atau setengah sawah.

3. Waktu untuk bekerja untuk tanaman yang dikehendaki pemerintah Belanda, jauh melebihi waktu yang telah ditentukan. Waktu yang ditentukan adalah 66 hari dalam setahun, namun dalam pelaksanaannya adalah 200 sampai 225 hari dalam setahun.

4. Kelebihan hasil tidak dikembalikan kepada rakyat atau pemilik tanah, tetapi dipaksa untuk dijual kepada pihak Belanda dengan harga yang sangat murah.

5. Dengan adanya sistem persen yang diberikan kepada para pejabat lokal, maka para pejabat itu memaksa orang-orangnya supaya tanamannnya bisa menghasilkan lebih banyak.

6. Tanaman pemerintah harus didahulukan baru kemudian menanam tanaman mereka sendiri. Kadang-kadang waktu untuk menanam tanamannya sendiri itu tinggal sedikit sehingga hasilnya kurang maksimal.

7. Kegagalan panen tetap menjadi tanggung jawab para pemilik tanah.

Sistem tanam paksa ini agaknya menunjukkan keberhasilan dalam perbaikan keuangan, ditunjukkan bahwa Jawa mampu menghasilkan surplus meskipun dalam paksaan. Surplus ini hanya digunakan untuk menopang pemerintahan Belanda di Jawa, upaya-upaya penaklukannya di daerah luar Jawa, dan perekonomian dalam negara Belanda. Investasi yang utama adalah tenaga kerja orang Jawa dan Sunda, sedangkan teknik-teknik pertanian maupun administrasinya bersifat tradisional. Pihak Belanda berhasil memeras perekonomian Jawa, sedangkan keuntungan-keutungan yang berarti yang dikembalikan hanya kepada sekelompok kecil masyarakat pribumi.

Dampak Tanam Paksa

Melihat dampak tanam paksa yang dijalankan oleh Van den Bosch, maka pihak Belanda lah yang mendapatkan banyak keuntungan. Sejak tahun 1831 anggaran belanja kolonial Indonesia sudah seimbang, dan sesudah itu hutang-hutang lama VOC dilunaskan. Uang dalam jumlah yang sangat besar dikirim ke negeri Belanda, dari tahun 1831-1877 perbendaharaan Kerajaan Belanda telah menerima 832 juta gulden. Pendapatan-pendapatan ini membuat perekonomian dalam negeri Belanda stabil: hutang-hutang dilunasi, pajak-pajak diturunkan, kubu-kubu pertahanan, terusan-terusan, dan jalan-jalan kereta api negara dibangun, semuanya diperoleh dari keuntungan-keuntungan yang diperas dari desa-desa Jawa.

Akibat sistem tanam paksa ini bagi rakyat Indonesia ditunjukkan dengan kondisi yang berbeda dengan Belanda. Tenaga rakyat diperas dan tidak mendapakan imbalan yang setimpal. Rakyat mengalami berbagai penderitaan dan mendertita berbagai penyakit.

Segi positif bagi Indonesia yaitu rakyat Indonesia mengenal teknologi pertanian baru yaitumulticrops. Selain itu juga mulai mengenal tanaman dagang yang laku dipasaran ekspor Eropa.

Penghapusan Tanam Paksa

Culturstelsel menghadapi berbagai masalah pada tahun 1840, tanda-tanda penderitaan di kalangan orang Jawa dan Sunda mulai tampak, khususnya di daerah-daerah penanaman tebu. Wabah-wabah penyakit terjangkit pada tahun 1846-1849, dan kelaparan meluas di Jawa Tengah sekitar tahun 1850. Sementara itu, pemerintah menetapkan kenaikan pajak tanah dan pajak-pajak lainnya secara drastis. Akibatnya rakyat menjadi semakin menderita.

Upaya menentang culturstelsel kini muncul di Negeri Belanda. Pemerintah mulai menjadi bimbang apakah sistem itu masih dapat dipertahankan lebih lama. Pada tahun 1848 untuk yang pertama kalinya konstitusi liberal memberikan parlemen Belanda (State-generaal) peranan yang berpengaruh dalam urusan-urusan penjajahan. Kepentingan-kepentingan kelas menengah Belanda menuntut diadakannya perubahan. Mereka mendesak diadakannya suatu pembaharuan “liberal”: pengurangan peranan pemerintah dalam perekonomian kolonial secara drastis, pembebasan terhadap pembatasan-pembatasan perusahaan swasta di Jawa, dan diakhirinya kerja paksa dan penindasan terhadap orang-orang Jawa dan Sunda. Pada tahun 1860 seorang mantan pejabat kolonial, Eduard Douwes Dekker menerbitkan sebuah novel yang berjudul Max Havelaar dengan nama samaran “Multatuli”. Dampak langsung adanya buku ini masih diperdebatkan, tetapi dalam jangka panjang buku ini menjadi sebuah senjata yang ampuh dalam menentang rezim penjajahan dari abad 19 di Jawa.

Penghapusan tanam paksa secara radikal berlangsung sesudah tahun 1860-an. Tanaman paksa lada dihapus pada tahun 1862. Penghapusan tanaman-tanaman paksa indigo dan teh pada tahun 1865. Ketika Fransen van den Putte menjadi menteri jajahan (1863-1866) melakukan berbagai perbaikan. Penanaman paksa tembakau dan tanaman lainnya, selain tebu dan kopi di Jawa dihapuskan. Undang-undang lain menghapuskan rodi di hutan jati, melarang memukul dengan rotan sebagai hukuman terhadap orang yang dianggap salah. Pada tahun 1864 Staten-Generaalmenerima undang-undang Comptabiliteit, tetapi baru mulai berlaku tahun 1867. Undang-undang ini menetapkan bahwa biaya tahunan untuk Indonesia harus dibuat oleh Staten-Generaal sehinggaStaten-Generaal langsung mempengaruhi arah kebijaksanaan pemerintahan di Indonesia.

Kopi dan gula merupakan tanaman yang paling penting untuk mendapatkan keuntungan sehingga tanam paksa pada dua tanaman ini paling akhir dihapuskan. Undang-Undang Gula tahun 1870 ditetapkan bahwa pemerintah akan menarik diri atas penanaman tebu selama 12 tahun, yang dimulai pada tahun 1878. Penghapusan penanaman kopi baru berakhir di Priangan pada awal tahun1917, dan di beberapa daerah pesisir utara Jawa pada bulan Juni 1919.

5. AKIBAT PERLUASAN KOLONIALISME DAN IMPERIALISME DI INDONESIA

Latar belakang datangnya negara Barat atau Eropa di dunia Timur

Pada pertengahan abad ke-15 perubahan politik, ekonomi, sosial terjadi di negara-negara Eropa dan Asia Barat. Hal ini mengakibatkan bangsa-bangsa Eropa keluar dari wilayahnya untuk mencari wilayah baru yang dirasa lebih menguntungkan.

Tujuan kedatangan orang-orang Eropa ke dunia Timur

1. Menguasai perdagangan rempah-rempah langsung dari sumbernya.
2. Menguasai wilayah strategis baik untuk perdagangan maupun basis militer.
3. Menguasai sebanyak mungkin kekayaan sumber daya suatu wilayah.
4. Turut campur dalam urusan politis suatu wilayah.

TERBENTUKNYA KOLONIALISME DAN IMPERIALISME BARAT DI BERBAGAI DAERAH

Kolonialisme

Adalah penguasaan suatu negara atas negara lain atau wilayah lain dengan maksud memperluas wilayah negara itu.

Imperialisme

Adalah sistem politik yang bertujuan menguasai negara lain untuk mendapatkan kekuasaan dan mencari keuntungan yang lebih besar.

Negara-negara Eropa yang mempunyai andalan dalam pembentukan dan mengembangkan kolonialisme dan imperialisme di Indonesia yaitu : Portugis, Belanda, Perancis dan Inggris.

1. Kolonilisme dan imperialisme Portugis di Indonesia

Portugis merupakan negara Eropa pertama yang datang di dunia Timur melalui jalan laut.  Hal ini dapat dilihat dari :

1. Tahun 1486 Bartholomeus Dias berhasil mencapai Tanjung Harapan.
2. Tahun 1498 Vasco da Gama menginjakkan kaki di Calicut.
3. Tahun 1502 Alfonso d’Albuquerque menguasai pelabuhan Malaka. Merupakan langkah awal mengusai wilayah perdagangan dan pelayaran di Asia Tenggara.

Imperialisme Portugis adalah imperialisme kuno (ancient imperialisme) dengan semboyan 3G, yaitu Gold (emas), Gospel (agama), dan Glory (Kejayaan). Dalam proses perluasan kekuasaan, bangsa Portugis banyak mendapat perlawanan bangsa Indonesia. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain :

1. Pertugis menjalankan sistem monopoli.
2. Portugis menyebarkan agama Katholik.
3. Portugis ikut campur tangan urusan dalam negeri.
4. Banyak pejabat Portugis yang melakukan korupsi.
5. Persaingan dengan bangsa Barat sendiri

Portugis menguasai Malaka, perdagangan Indonesia beralih ke Aceh. Minat Portugis menguasai melalui Aceh, tapi mendapat perlawanan oleh rakyat Aceh. Kemudian Portugis pergi ke Maluku Utara, saat itu terjadi peperangan antara Ternate + Portugis melawan Tidore + Spanyol yang dimenangkan oleh Ternate yang dibantu oleh bangsa Portugis.

Datanglah Spanyol yang dipimpin oleh Ferdinand Magelans (1519 – 1521) ke Filipina. Kemudian tahun 1521 Spanyol menduduki Maluku Utara dan bergabung dengan Tidore untuk mengimbangi Ternate dan Portugis.

Karena Spanyol dan Tidore telah kalan atas Portugis dan Ternate, maka muncullah perjanjian “Dessilas” yang intinya (1534) ekspedisi Spanyol hanya diijinkan sampai Maluku Utara, sedangkan penjelajahan Indonesia hanya boleh dilakukan Portugis. Pada tahun 1515 Portugis berhasil diusir oleh rakyat Ternate di bawah pimpinan Sultan Baabullah.

2. Kolonialisme dan imperialisme Belanda di Indonesia mulai dari ekspedisi untuk kapal dagang Belanda

Ekspedisi I dipimpin oleh Cornelist Van de Houfmant (1596) gagal, sebab mendapat perlawanan dari rakyat pesisir utara. Ekspedisi II pimpinan Jacob Van Heck, 2 tahu kemudian (1598) Banten berhasil sebab kedatangan Belanda dengan ramah, sopan terhadap rakyat Banten. Pada saat bersamaan Banten melawan Portugis dimanfaatkan oleh Belanda untuk menjalin kerjasama di bidang perdagangan. Setelah Belanda berhasil mendapatkan keuntungan besar, mereka pulang ke negeri asal dengan membawa hasil.

VOC merupakan perhimpunan dagang swasta Belanda. Kongsi ini mempunyai kewajiban membantu pemerintah Belanda untuk mendapatkan dana. Sebaliknya pemerintah Indonesia perlu memberikan VOC hak-hak istimewa. Hak Actrroi (hak paten) yaitu :

-          Hak monopoli perdagangan

-          Hak memiliki angkatan perang berperang

Tujuan didirikannya VOC adalah :

1. Menghilangkan persaingan yang akan merugikan para pedagang Belanda.
2. Menyatukan tenaga untuk menghadapi saingan dari bangsa Portugis dan pedagang-pedagang lainnya di Indonesia.
3. Mencari keuntungan sebesar-besarnya untuk membiayai perang melawan Spanyol.

Langkah pertama VOC untuk mencapai tujuanya adalah :

Merebut Maluku dari tangan Portugis

• Tahun 1605 VOC berhasil merebut benteng Portugis di Ambon yang kemudian sampai rentang Victoria. Peristiwa ini menjadi tonggak penjajahan Belanda di Indonesia.
• Tahun 1609 VOC mengangkat Pieter Both sebagai Gubernur Jendral I sampai mengikat perjanjian dengan penguasa di Maluku seperti : Hitu, Banda dan Haruku. Dan selalu mencantumkan hak monopoli perdagangan VOC dan pengakuan VOC terhadap kedaulatan pengusaha-pengusaha setempat.
• VOC mengikat Jayakarta dengan usaha mendirikan pusat kekuasaan dan pemerintahan di wilayah itu. Di bawah pimpinan Jan Peter Zoon Coen. Jayakarta diserang dan dibakar kemudian pada tahun 1619 berubah menjadi kota baru Batavia.
• Mulai saat itu VOC dapat menghargai segala gerak-gerik pelayaran di Selat Sunda dan Selat Malaka. VOC juga semakin konsolidasi dalam upaya menaklukkan seluruh wilayah Indonesia.

Kekuatan VOC di Mataram

-     Pada pemerintahan Sultan Agung (1613 – 1645)

Berkeinginan untuk menyatukan daerah-daerah di pulau Jawa tetapi dihalangi oleh VOC di Batavia. Tahun 1628 serangan I dipimpin oleh Tumenggung Bahurekso.

-     Tahun 1629 Mataram melakukan serangan II berhasil merebut benteng Holandia.

-     Sultan Agung wafat diganti oleh Sultan Amangkurat I (1645 – 1677)

Lemah dan kejam terhadap rakyat, lebih condong dan bersahabat dengan VOC. Mendapat perlawanan dari bupati Madura Trunojoyo, Amangkurat I terdesak kemudian putranya Adipati Anom meminta bantuan VOC. Perlawanan tidak seimbang, Trunojoyo berhasil ditangkap dan tewas di tangan Amangkurat II (1679) di Kediri.

-     Selama Mataram di bawah kekuasaan VOC, banyak perlawanan bermunculan termasuk dari Untung Suropati yang tidak tega melihat bangsanya diperlakukan sewenang-wenang.

-     Tahun 1703 Amangkurat II wafat diganti putranya Sunan Mas (Amangkurat III).

Tidak diakui kekuasannya oleh VOC karena VOC lebih suka Pangeran Puger yang kemudian berhasil merebut tahta Mataram dan diberi gelar Pakubuwono I. Tahun 1708 Sultan Mas ditangkap dan dibuang ke Srilangka.

-     Pada pemerintahan Pakubuwono II, campur tangan VOC semakin merugikan Mataram, muncul perlawanan dari kemenakan dan adik Pakubuwono II, yaitu Mas Said dan Pangeran Mangkubumi dengan taktik gerilya.

-     VOC behasil dikalahkan di tepi sungai Bogowonto. Komandan VOC Mayor De Clark terbunuh. Saat perang berlangsung tahun  1749. Pakubuwono II wafat dan diganti Pakubuwono III.

-     Perjanjian Giyanti adalah perjanjian antara Pangeran Mangkubumi dengan VOC pada tahun 1955. isi perjanjian tersebut antara lain :

1)      Mataram Timur diberikan pada Pakubuwono II dengan ibukota Surakarta.

2)      Mataram Barat diberikan pada pengaran Mangkubumi (Hamengku buwono I) dengan ibukota Yogyakarta.

3. Pemerintahan Hindia Belanda

Melalui konferensi London (1814) Inggris mengembalikan emua daerah kekuasaan Belanda yang pernah dikuasai Inggris. Sejak saat itu, Belanda kembali berkuasa di Indonesia. Kebijakan yang dilakukan pemerintah Hindia-Belanda dalam bidang ekonomi adalah menyelenggarakan “Sistem tanam paksa” tau Culture Stelsel (Awang Cultur) yang berlangsung selama 40 tahun (1830 – 1870).

Sistem tanam paksa ini diusulkan oleh Johanes Van den Bosh Gubernur Jendral Hindia-Belanda pada tahun 1830 – 1833. hakikat dari sistem tnam paksa atau cultur stelsel adalah bahwa penduduk sebagai ganti membayar pajak tanah sekaligus, harus menyediakan sejumlah hasil bumi yang nilainya sama dengan pajak tanah itu.

Sebab diadakan tanam paksa antara lain :

1. Hutang yang ditanggung pemerintahan Hindia-Belanda dari VOC sebanyak 136,1 jiwa (Gulden) merupakan beban berat.
2. Pemasukan uang kas ke negara lain dengan jalan penanaman kopi, landrete ataupun dengan cara lain yang tidak banyak memberi hasil.
3. Perang jiwa (1825 – 1830) banyak memakan biaya.

Tujuan tanam paksa adalah untuk memasukkan uang ke kas negara sebagai hutang dan dapat dibayar dan keperluan pemerintah Belanda termasuk biaya perang dapat dicukupi.

Cara yang ditempuh ialah memaksa penduduk menanami sebagian tanahnya  dengan tanaman yang laku di pasaran Eropa, seperti : kopi, gula, kaps, gandum, cengkih, nila, teh, tembakau, kayu manis dan sebagainya. Biaya hasil bumi yang dipaksa untuk ditanam adalah berupa hasil bumi yang biasanya diekspor ke pasaran Eropa, dan dari ekspor tersebut pemerintah mengharapkan keuntungan yang besar.

Tanam paksa dilaksanakan terutama di Jawa karena daerahnya sudah terbuka, tenaga kerja cukup dan struktur pemerintah feodal memudahkan pelaksanaan. Di Sumatera Barat dan Sulawesi Utara juga dilakukan tanam paksa tetapi tidak seberat di Jawa.

Ciri-ciri pemerintahan feodal di Jawa antara lain :

1. Raja adalah dewa pemilik tanah atau dunia.
2. Petani hanya sebagai penggarap tanah.
3. Hubungan antara raja dan bangsawan dengan rakyat dalam bentuk patron dan client.
4. Ikatan raja dengan petani berdasarkan kepercayaan suci.
5. Kebudayaan kesatria (wayang) yang dipengaruhi Hindu dan Islam mirip unsur pokok kebudayaan Jawa.

Pelaksanaan tanam paksa menimbulkan banyak reaksi, antara lain sebagai berikut :

1. Tindakan menentang tanam paksa oleh golongan penguasa swasta Belanda yang menghendaki kebebasan berusaha di Indonesia.
2. Tindakan menentang tanam paksa oleh perseorangan yang memiliki jiwa kemanusiaan, seperti :

• Barron Van Hoevel seorang pendeta yang pernah tingal di Indonesia.
• Edward Dovwes Dekker (1820 – 1887) pejabat Belanda yang pernah menjadi asisten residen Lebak (Banten) dengan memasuki nama samaran “Multatuli” yang berarti aku telah banyak menderita.